InTimes | Jakarta — Jaringan usaha Fee Massage terbilang cukup tersebar di sejumlah wilayah Jakarta. Sedikitnya 10 outlet dengan nama Fee Massage dapat ditemukan di Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, berdasarkan penelusuran informasi lokasi usaha yang tersedia secara daring.
Selain persoalan legalitas dan klasifikasi usaha, keberadaan jaringan Fee Massage di sejumlah wilayah Jakarta juga memunculkan pertanyaan mengenai jenis fasilitas yang sebenarnya ditawarkan kepada pelanggan.
Salah satu informasi yang perlu mendapat perhatian dan diklarifikasi adalah adanya dugaan layanan “handjob”, istilah yang merujuk pada layanan seksual menggunakan tangan. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pelayanan pijat Fee Massage. Tentunya, layanan “handjob” itu tidak termaktub pada surat perizinannya.
Persoalannya bukan sekadar penggunaan istilah “massage” dalam nama usaha. Pemerintah perlu memastikan apakah pelayanan yang benar-benar diberikan kepada konsumen di dalam outlet sesuai dengan kegiatan usaha yang didaftarkan?
Jika sebuah usaha terdaftar sebagai rumah pijat atau SPA, maka jenis pelayanan yang diberikan semestinya dapat diperiksa berdasarkan klasifikasi usaha, standar pelayanan dan ketentuan perizinan yang berlaku.
Sebaran tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih jauh bukan semata mengenai keberadaan tempat usaha jasa pijat, melainkan bagaimana status legalitas masing-masing outlet, klasifikasi kegiatan usahanya, standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan pemerintah terhadap operasionalnya.
Penelusuran menunjukkan sejumlah outlet Fee Massage memang tercatat dalam direktori usaha dan layanan pemetaan sebagai tempat pijat atau spa. Misalnya, Fee Massage Green Garden tercatat di Ruko Green Garden, Jalan Panjang No.19, Kedoya Utara, Jakarta Barat, dengan jam operasional 10.30–22.30 WIB.
Outlet lain yang ditemukan antara lain Fee Massage Palem di Ruko Mutiara Taman Palem Blok C2 No.17, Cengkareng; Fee Massage Greenlake City di Rukan Sentra Niaga Blok O No.20, Duri Kosambi; serta sejumlah outlet lainnya di kawasan Kedoya, Meruya dan Puri Mansion.
Di Jakarta Utara, terdapat Fee Massage PIK di Rukan Exclusive Mediterania Blok E No.20, Kamal Muara, dan Fee Massage Kelapa Gading di Ruko Inkopal Blok A05. Sementara di Jakarta Pusat terdapat Fee Massage Harmoni di Ruko Harmoni Plaza Blok B No.17, Petojo Utara, Gambir. Data pemetaan juga mencantumkan Fee Massage Sunter di kawasan Sunter Agung.
Dengan demikian, sedikitnya 10 titik yang disebut dalam informasi awal dapat ditelusuri keberadaannya melalui berbagai sumber daring. Namun, keberadaan suatu outlet di direktori bisnis tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh aspek perizinan dan kegiatan usahanya telah sesuai ketentuan.
Bukan Sekadar Soal Pijat, di sinilah aspek investigasi menjadi penting.
Pemerintah melalui sistem Online Single Submission (OSS) membedakan klasifikasi kegiatan usaha. Dalam KBLI 2020, Rumah Pijat berada pada kode 96121 dan mencakup pelayanan pijat tradisional Indonesia, refleksi, shiatsu, tuina dan pijat Thailand. OSS juga menyebut adanya kewajiban perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, termasuk sertifikat laik sehat sesuai wilayah.
Sementara itu, aktivitas SPA memiliki klasifikasi tersendiri. OSS mencatat bahwa kode KBLI 96122 untuk Aktivitas SPA pada KBLI 2020 dikonversi menjadi kode 96230 dalam KBLI 2025.
Artinya, penyebutan suatu tempat sebagai “massage”, “spa”, atau “rumah pijat” bukan sekadar persoalan nama komersial. Klasifikasi kegiatan usaha menjadi bagian penting untuk mengetahui izin dan persyaratan apa yang seharusnya dipenuhi.
Karena itu, pertanyaan yang layak diajukan kepada pengelola maupun instansi terkait adalah: apakah seluruh outlet menggunakan klasifikasi usaha dan perizinan yang sesuai dengan kegiatan yang sebenarnya dijalankan?
Pertanyaan berikutnya adalah apakah setiap outlet memiliki dokumen perizinan tersendiri sesuai alamat dan kegiatan usahanya, serta apakah persyaratan kesehatan dan standar pelayanan telah dipenuhi.
Sebaran Cabang dan Pengawasan
Sebaran outlet yang relatif luas juga membuat pengawasan menjadi tantangan tersendiri.
Fee Massage Green Garden, misalnya, tercatat beroperasi setiap hari pukul 10.30 hingga 22.30 WIB. Fee Massage Palem juga tercatat dengan jam operasional serupa. Sementara beberapa outlet lain, seperti Kelapa Gading dan Harmoni, tercatat beroperasi hingga pukul 23.00 WIB.
Jam operasional tersebut sendiri bukan bukti adanya pelanggaran. Namun, bagi pemerintah daerah, data jam operasional penting dalam memastikan setiap tempat usaha menjalankan kegiatan sesuai izin dan ketentuan daerah yang berlaku.
Regulasi DKI Jakarta juga menempatkan rumah pijat sebagai salah satu jenis usaha yang masuk dalam sektor pariwisata tertentu. Dalam ketentuan yang tercantum pada JDIH Jakarta, rumah pijat termasuk jenis usaha yang memiliki ketentuan khusus pada hari-hari keagamaan tertentu.
Karena itu, pengawasan seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan keberadaan izin di atas kertas. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk melihat apakah kegiatan aktual di masing-masing lokasi sama dengan kegiatan yang tercantum dalam perizinannya.
Tokoh Agama: Jangan Sampai Nama Usaha Menjadi Kedok
Dari perspektif moral dan keagamaan, keberadaan usaha massage pada dasarnya tidak menjadi persoalan selama layanan yang diberikan merupakan jasa pijat yang sah, profesional dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma agama.
Yang perlu mendapat perhatian, menurut pandangan keagamaan, adalah kemungkinan adanya penyimpangan kegiatan dari izin atau jenis usaha yang diumumkan kepada publik.
“Usaha pijat tentu boleh saja selama pelayanan yang diberikan sesuai aturan dan etika. Tetapi kalau ada kegiatan lain yang menyimpang dari izin usaha, hukum dan norma agama, maka itu harus menjadi perhatian dan diperiksa oleh pihak yang berwenang,” demikian pandangan tokoh agama mengenai pentingnya pengawasan usaha jasa pijat.
Pertama, apakah seluruh outlet Fee Massage yang ditemukan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan klasifikasi KBLI yang sesuai ?
Kedua, apakah setiap lokasi telah memenuhi persyaratan kesehatan dan perizinan yang diwajibkan untuk kegiatan rumah pijat atau spa?
Ketiga, apakah seluruh aktivitas yang berlangsung di dalam outlet sesuai dengan jenis kegiatan usaha yang tercantum dalam dokumen perizinan?
Keempat, bagaimana pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah kota terhadap jaringan usaha massage yang memiliki banyak titik operasional?
Kelima, apabila ditemukan pelanggaran pada salah satu outlet, apakah pengawasan dan penindakan dilakukan hanya terhadap outlet tersebut atau juga menyasar pola pengelolaan jaringan usahanya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena sebuah jaringan usaha dengan banyak cabang membutuhkan sistem kepatuhan yang konsisten. Legalitas satu outlet tidak serta-merta dapat digunakan untuk menyimpulkan status legalitas outlet lainnya.
Terkait berita ini, media mencoba mengkonfirmasi pihak terkait, namun belum memperoleh keterangan.
Seorang tokoh agama, Arifin mengingatkan agar setiap usaha massage menjalankan kegiatan sesuai legalitas, perizinan, dan prosedur yang berlaku. Operasional juga harus menjaga ketertiban serta tidak mengganggu kenyamanan masyarakat.
“Usaha boleh berkembang, tetapi jangan mengabaikan aturan dan norma sosial. Jangan sampai kegiatan usaha justru berdampak negatif terhadap lingkungan atau merusak moral generasi muda. Pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan agar semuanya tetap sesuai ketentuan,” tegasnya.
(Red)
Tinggalkan Balasan